Contoh Makalah Pendidikan Pancasila Lengkap Untuk Mahasiswa

Setiap kampus biasanya selalu mendapatkan tugas mata kuliah tentang pancasila. nah kali ini  umicima.com  akan memberikan sebuah contoh  Makalah Pendidikan Pancasila Lengkap Untuk Mahasiswa  ingin meng-copy dan print untuk memenuhi tugas sekolah/kuliah anda, UmiCima mempersilahkan. Namun Umi sarankan anda harus mahir MS. Office Word dan tau struktur penulisan yang baik dan benar ya.. Agar setelah Makalah Pendidikan Pancasila Lengkap Untuk Mahasiswa  ini  anda copy paste di halaman Office Word rapi saat di print. Selain itu, umicima.com sangat menyarankan jangan hanya sekedar copy paste, tetapi juga harus membaca dan mengerti isi dari makalah ini, agar bermanfaat bagi sahabat umicima.com

makalah pendidikan pancasila

makalah pendidikan pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Besar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar Negara, serta peranan pancasila dalam mengatur pemerintahan Indonesia yang juga tidak lepas dari hak asasi manusia terutama masyarakat Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

  1. Bagaimana peranan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia ?
  2. Bagaimana Pancasila sebagai dasar Negara ?
  3. Bagaimana peranan pancasila dalam ketatanegaran Republik Indonesia ?
  4. Apa Pengertian Ham
  5. Bagaimana hubungan HAM dan Pancasila
  6. Apa hak asasi manusia dalam pancasila dan UUD 1945.

TUJUAN

  1. Untuk mengetahui Hakekat Pancasila
  2. Untuk mengetaui peranan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia
  3. Untuk Pancasila sebagai dasar Negara
  4. Untuk peranan pancasila dalam ketatanegaran Republik Indonesia
  5. Untuk mengetahui apa pengertian Ham
  6. Untuk mengetahui hubungan Ham dan Pancasila
  7. Untuk mengetahui hak asasi manusia dalam pancasila dan UUD 1945.

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pancasila

Kedudukan dan fungsi Pancasila jika dikaji secara lebih detail memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara dan sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya, terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara obyektif.

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu :

  • Panca artinya lima
  • Syila artinya batu sendi, alas, dasar
  • Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur.

 B. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

  1. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesiaa.Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
  • Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalam sidang tersebut muncul tiga pembicara yaitu M. Yamin, Soepomo dan Ir.Soekarno yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila.

Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 termasuk Pembukaannya yang didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai dasar negara. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah/kata Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebut dengan Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang BPUPKI secara bulat. Secara historis proses perumusan pancasila adalah :

  1. Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut :

  • Peri Kebangsaaan
  • Peri kamanusian
  • Peri ketuhanan
  • Peri kerakyatan (permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan)
  • Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial)

Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang Undang Dasar RI.

  1. Dr. Supomo (31 Mei 1945)

Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

  1. Teori Negara Perseorangan (Individualis)
  2. Paham Negara Kelas (class theory)
  3. Paham Negara integralistik

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.

  1. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam hal ini Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusanya yaitu: 1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (peri kemanusiaan) 3. kesejahteraan sosial 4. Ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut : Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. 

  • Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)

Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan popular disebut dengan “panitia sembilan” yang anggotanya adalah Ir, Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Maramis, Drs. Moh Hatta, Mr. Soebarjo, Kyai Abdul Kahar Muzakir, Abikoesmo Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim.

Panitia sembilan ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik yaitu suatu persetujuan antara golongan islam dengan golongan kebangsaan.

  • Proklamasi Kemerdekaan

Pembacaan teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur no. 56 (sekarang gedung Pola). Sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut :

  1. mengesahkan berlakunya UUD 1945
  2. memilih Presiden dan Wakil Presiden
  3. menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah darurat. Pembentukan KNIP dalam masa transisi dari pemerintah jajahan kepada pemerintah nasional seperti yang diatur dalam pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945
  • Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah prokamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica ( Netherland Indies Civil Administration). Selain itu Belanda juga secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi RI. Hadiah pasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengelurkan tiga buah maklumat :

  1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR yang semula dipegan oleh Presiden kepada KNIP.
  2. Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tantang pembentukan partai politik yang sebanyak–banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara Proklamasi sebagai negara Demokratis
  3. Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet Presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal.
  • Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai hasil dari konprensi meja bundar (KMB) maka ditanda tangani suatu persetujuan (mantel resolusi) Oleh ratu belanda Yuliana dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS, antara lain :

  1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (fderalis) yaitu 16 Negara pasal (1 dan 2)
  2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal dimana mentri-mentri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen (pasal 118 ayat 2)
  3. Mukadiamah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
  4. Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan melainkan “pemulihan kedaulatan” atau “pengakuan kedaulatan”

Terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950

Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 taitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara…….” yang melindungi segenap bangsa Indoneia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia …..” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu Negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja.

Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja yaitu :

  1. Negara Bagian RI Proklamasi
  2. Negara Indonesia Timur (NIT)
  3. Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan Negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada Pemerintah yang berasas Demokrasi Liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

  1. Sistem multi partai dan kabinet Parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai Pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika Masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan -pertentangan, gangguan – gangguan keamanan serta penyelewengan -penyelewengan dalam masyarakat.
  2. Secara Ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai Declaration of Independence bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan. Namun bagaimanapun juga RIS yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari negara Republik Indonesia Serikat.
  • Dekret Presiden 5 Juli 1959

Pada pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, social ,ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya :

  1. Membubarkan Konstituante
  2. Menetapkan kembali UUDS ’45 dan tidak berlakunya kembali UUDS‘50
  3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
  4. Masa Order Baru

Orde Baru’, yaitu suatu tatanan masyrakat dan pemerintahan yang menutut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain : Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengar tiga tuntutan atau yang dikenal dengan ‘Tritura’, adapun isi tritura tersebut sebagai berikut :

  1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
  2. Pembersihan kabinet dari unsur G 30 S PKI
  3. Penurunan harga

Karena orde lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan ‘surat perintah 11 Maret 1966’ (Super Semar). Tugas pemegang super semar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

C. Pancasila dan Dasar Negara

  1. Pengertian Dasar Negara

Sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh,mekar dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut :

  1. Basis atau  fundament negara
  2. Tujuan yang menentukan arah  negara
  3. Pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu.

 

  1. Pancasila sebagai dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat  pokok pikiran. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrud) dari UUD 1945. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis). Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional). Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dasar formal kedudukan pancasila dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat indonesia”. Pengertian kata” Dengan Berdasarkan Kepada” Hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ‘pancasila’ secara eksplisit namun anak kalimat “ dengan berdasar kepada” ini memiliki makna dasar negara adalah pancasila.

Pembukaan UUD 1945, ketetapan No. XX/MPRS/1966. (Jo ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum indonesia yang ada pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta dari bangsa indonesia.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:

  1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berPersatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang berPersatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan berKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

 

  1. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Upaya mewujudkan Pancasila Sebagai Sumber Hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara.

Pancasila berkedudukan grundnogrm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Perundang-undanagan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain, pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.

Sistem hukum di Indonesia  membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki  peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. UUD 1945
  2. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum Negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) Negara sebagaimana terutang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

 

  1. Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normative penyelenggaraan bernegara Indonesia belum merupakan pernyataan yang konkret. Sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normative, perlu upaya konkretisasi terhadap penyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normative bagi penyusunan hukum positif Negara. Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya segala pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara bersumber dan berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, operasionalisasi Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum dimana Pancasila menjadi norma dasarnya.

Pancasila adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen seorang ahli filsafat hukum, dasar negara berkedaulatan sebagai norma dasar (grundnorm) dari suatu negara disebut norma fundamental negara. Grundnorm merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Dibawah grundform terdapat norma –norma hukum yang bertingkat-tingkat tadi membentuk susunan hierarkis yang disebut sebagai tertib hukum.

Hans Kelsen (2006, 16) menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah  berdasar, bersumber, dan berlaku pada norma lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Norma tertinggi itu dikatakan sebagai norma dasar. Norma dasar ini sebagai norma tertinggi tidak dibentuk lagi oleh norma yang lebih tinggi  lagi sebab apabila norma dasar ini masih berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi lagi maka ia bukanlah norma tertinggi dan akan terus berjenjang tidak ada habisnya. Norma tertinggi ini ditetapkan oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan tempat bergantung norma-norma di atasnya.

 

  1. Pancasila Saat ini dan Peran Pendidikan Tinggi

Dalam upaya merevitalisasi Pancasila sebagai dasar negara maka disiapkan tenaga dosen yang mampu mengembangkan MKU Pancasila untuk mempersiapkan lahirnya generasi sadar dan terdidik. Sadar dalam arti generasi yang hati nuraninya selalu merasa terpanggil untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, terdidik dalam arti generasi yang mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian akan dimunculkan generasi yang mempunyai ide-ide segar dalam mengembangkan Pancasila.

Hanya dengan pendidikan bertahap dan berkelanjutan, generasi sadar dan terdidik akan dibentuk, yaitu yang mengarah pada dua aspek. Pertama, pendidikan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman akademis, ketrampilan profesional, dan kedalaman intelektual, kepatuhan kepada nilai-nilai (it is matter of having). Kedua, pendidikan untuk membentuk jatidiri menjadi sarjana yang selalu komitmen dengan kepentingan bangsa (it is matter of being). Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan, tetapi tetap harus menjaga budaya-budaya lama. Sekuat-kuatnya tradisi ingin bertahan, setiap bangsa juga selalu mendambakan kemajuan. Setiap bangsa mempunyai daya preservasi dan di satu pihak daya progresi di lain pihak. Kita membutuhkan telaah-telaah yang kontekstual, inspiratif dan evaluatif. Perevitalisasikan Pancasila sebagai dasar negara dalam format MKU, kita berpedoman pada wawasan :

  1. Spiritual, untuk meletakkan landasan etik, moral, religius sebagai dasar dan arah pengembangan profesi
  2. Akademis, menunjukkan bahwa MKU Pancasila adalah aspek being,tidak sekedar aspek having
  3. Kebangsaan, menumbuhkan kesadaran nasionalisme
  4. Mondial, menyadarkan manusia dan bangsa harus siap menghadapi dialektikanya perkembangan dalam mayaraka dunia yang “terbuka”.

 

 D. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

  1. Pengertian Konstitusi dan Hubungannya Dengan UUD 1945

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “konstituer” yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda konstitusi disebut juga Grondwet  yang berarti undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dalam suatu Negara. Konstitusi dan UUD di Indonesia sering disejajarkanUUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD 1945 pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi dimaknai dalam arti yang lebih luas dari pada UUD. Konstitusi yang dimaksud adalah hukum dasar, baik yang tertulis ( UUD ) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Konstitusi dalam arti sempit (formil) adalah UUD, sedangkan konstitusi dalam arti luas (materiil) adalah semua aturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis,baik yang berderajat hukum ataupun yang berderajat kebiasaan, asal semua itu mengatur atau menentukan ketatanegaraannya. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, norma dasar, dan norma sumber dari semua hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia. Berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Konstitusi (UUD) berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara. Pembatasan kekuasaan tersebut terlihat adanya 3 hal dalam setiap konstitusi, yaitu : (1). Menjamin hak asasi manusia atau warga Negara; (2). Memuat suatu ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat mendasar; (3). Mengatur tugas serta wewenang dalam Negara yang juga bersifat mendasar.

UUD 1945 adalah naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) . UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat; mengikat pemerintah, lembaga Negara, dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warga Negara Indonesia di mana saja dan setiap penduduk yang ada di wilayah Negara Indonesia.

 

  1. Makna Yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Alenia pertama dari pembukaan UUD 1945 mengungkapkan suatu dalil obyektif. Bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya.

Alenia ini juga mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan /penjajahan . Tugas dan kewajiban pada bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

Alenia kedua dari Pembukaan UUD 1945 berisi harapan oleh para pengantar kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alenia ini menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian :

  1. Bahwabperjuangan pergerakan di Indonesiatelah sampai pada tingkat yang menentukan.
  2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
  3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 

Alenia  ketiga memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari Proklamasi kemerdekaan. Alenia ini juga menunjukkan pula ketaqwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi keyakinan dan kepercayaan , menjadi motivasi spirituil bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu berkat Allah Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan, keseimbangan hidup materiil dan spiritual, keseimbngan hidup dunia dan akhirat.

Alenia keempat merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Prinsip dasar yang harus dipegang untuk mencapai tujuan adalah dengan menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Pancasila.

Alenia ini juga menegaskan bahwa :

  1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan yaitu :
  2. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  3. Memajukan kesejahteraan umum
  4. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  5. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
  6. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat
  7. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila yaitu :
  8. Ketuhanan Yang Maha Esa
  9. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  10. Persatuan Indonesia
  11. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
  12. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

 

  1. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945
  • Pokok pikiran pertama

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Rumusan ini berisi pokok pikiran Persatuan, dengan pengertian yang lazim, Negara, penyelenggara Negara dan setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

  • Pokok pikiran kedua

Pokok pikiran Keadilan Sosial, yang berdasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan masyarakat.

 

  • Pokok pikiran ketiga

Pokok pikiran Kedaulatan rakyat , yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

  • Pokok pikiran keempat

Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Pokok-pokok pikiran itu adalah pancaran dari falsafah Negara Pancasila.

 

  1. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 yang telah diamndemen sangat berbeda dengan system yang dianut sebelum amandemen. Secara garis besar gambaran tentang system pemerintahan Negara yang dianut oleh UUD 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut :

  1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (pasal 1 ayat 2)
  2. Sistem Konstitusional
  3. Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3)
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi.
  5. Menteri Negara ialah pembantu Presiden (pasal 17 ayat 1)
  6. Kekuasaan Kepala Negara tak terbatas
  7. Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1)
  8. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 ayat 1)

 

  1. Kelembagaan Negara Menurut UUD 1945
    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    2. Presiden dan Wakil Presiden
    3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    4. Dewan perwakilan Daerah (DPRD)
    5. Komisi pemilihan umum (KPU)
    6. Bank Sentral
    7. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
    8. Mahkamah Agung (MA)
    9. Komisi Yudisial
    10. Mahkamah Konstitusi

 

  1. Struktur Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945 (Hasil Amandemen)
BADAN LEGISLATIFBADAN EKSEKUTIFBADAN YUDIKATIF
MPRDPRDPDPRESIDEN WAPRESBANK CENTRALBPKMA

KOMYUD

MK
WANTIM
MENTERI

E. Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila dan UUD 1945

  1. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

  1. Macam-macam HAM

Hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu sebagai berikut:

  1. Personal Right, yaitu hak pribadi meliputi kebebasan menyatakan pendapat,kebebasan memeluk agama, keamanan, dan lain sebagainya.
  2. Property Right, yaitu hak ekonomi hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya,mengadakan janji dagang dan sebagainya tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan, kecuali peraturan bea cukai, pajak dan peraturan perdagangan pemerintahan.
  3. Right of legal Equality, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
  4. Political Right, yaitu hak asasi politik untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, dan sebagainya.
  5. Social and Culture Right, yaitu hak masyarakat dan budaya misalnya hak untuk memilih pendidikan, pengajaran dan mengembangkan kebudayaan disukai serta mengamalkannya dalam masyarakat.
  6. Procedural Rights, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan dalam hal penangkapan, penggeledahan dan vonis.

 

Dari 43 jenis konvensi yang berhasil dirumuskan berbagai komite PBB yang berhubungan dengan HAM, maka konvensi dapat dikelompokan menjadi 4 sifat konvensi, yaitu sebagai berikut:

  1. Konvensi  yang bersifat universal, misalnya hak pribadi untuk hidup dan berusaha.
  2. Konvensi yang bersifat khusus, misalnya kejahatan perang atau pemusnahan kemanusiaan.
  3. Konvensi yang bersifat perlindungan, misalnya perlindungan hak minoritas dan orang asing.
  4. Konvensi yang bersifat deskriminasi, misalnya perbedaan kelas, ras, suku dan sebagainya.

 

  1. Tujuan Pendidikan Hak Asasi Manusia
    1. Tujuan umum pendidikan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan temuan pengembangan model tujuan pendidikan HAM adalah untuk meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan serta mempraktekkan atau menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat mengembangkan pengertian kritis seseorang baik terhadap situasi hidup dirinya maupun orang lain mengenai batasan serta struktur yang menghalangi pelaksanaan hak serta kebebasan mereka sepenuhnya.

 

  1. Tujuan Khusus pendidikan Hak Asasi Manusia
  1. Sosialisasi nilai-nilai HAM melalui jalur sekolah dan luar sekolah agar masyarakat mengetahui tentang nilai-nilai HAM.
  2. Meningkatkan peran serta dan pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai HAM.
  3. Mengembangkan berbagai model pembelajaran untuk memperluas dan mepermudah pemahaman dan pelaksanaan HAM.
  4. Melestarikan berbagai nilai HAM dalam kehidupan bersama sebagai warisan kepada generasi berikutnya sehingga semakin mentradisi prilaku yang sejalan dengan HAM.
  5. Menunjukkan dan menerapkan berbagai cara hidup yang sejalan
  6. Pendidikan HAM di sekolah menenekankan hak-hak anak, hak-hak wanita,prilaku non diskriminatif, sikap anti kekerasan dan penyiksaan, hak-hak sipil dan politik warga negara dan hak-hak ekonomi,sosial dan budaya. Penekanan ini bertujuan mendukung proses reformasi politik ekonomi dan hukum dalam rangka demokratisasi dan pengembangan masyarakat warga.

 

  1. Dasar Hukum Ham

Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal Batang Tubuh UUD:

  • Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
  • Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
  • Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
  • Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”
  • Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

 

Dasar hukum yang digunakan untuk pendidikan HAM adalah:

  1. Pancasila sebagai landasan idiil.
  2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi.
  3. UUD No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, 24 juli 1984.
  4. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  5. Tap MPR RI No. XVII/MPR 1998 tentang Hak Asas Manusia 13 November 1998.
  6. UU pengesahan perjanjian internasional No.24 tahun 2000.

 

  1. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pancasila

Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia. Hubungan HAM dengan Pembukaan ini, diperlihatkan dengan secara khusus hak asasi kemerdekaan segala bangsa dan tujuan negara.

Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan Sebagai berikut :

  1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
  2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
  3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
  4. Sila  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
  5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

 

 BAB III

KESIMPULAN

 A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Dalam sejarah Kemerderkaan Bangsa Indonesia Pancasila Merupakan Dasar Negara.
  2. Pancasila tidak dapat dipisahkan keberadaan dan kebermaknaannya dengan UUD 1945, karena disamping rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan. Pancasila bahkan merupakan substansi isi inti dari Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita hukum, motivasi, aspirasi, dan cita moral dalam kehidupan bangsa Indonesia memuat empat pokok-pokok pikiran, yang disebut Pancasila. Pancasila tidak lain adalah pembahasan pasal UUD yang merupakan penjabaran atau implementasi konsepsi pancasila sebagai dasar Negara.
  3. Pancasila Merupakan Sumber Hukum dari Segala Hukum Yang dapat mengatur ketatanegaraan dalam bentuk UUD 1945 dan Pasal-pasal
  4. Pancasila sebagai dasar Negara tersebut dijabarkan dalam ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu, bicara Pancasila dalam konteks ketatanegaraan adalah bicara tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945. Mengharuskan untuk meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945.
  5. Norma-norma pancasila berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia dalam Menjalankan Kehidupan.

B. Saran

  1. Dalam kitab perundang-undangan maupun yang sudah mengalir dalam konvensi, perlu adanya suatu evaluasi untuk menciptakan suasana masyaakat yang kondusif. Yang menghargai dinamika dan menaati pelaksanan proses ketatanegaraan yang di tetapkan serta memberi sangsi bagi yang melanggar, dengan sangsi yang berat untuk memberi efek jera terhadap pelaku.
  2. Sebaiknya pemerintah memperbaiki kebijakan tentang system ketatanegaraan Republik  Indonesia. Agar peraturan tidak berdampak negative terhadap bangsa Indonesia. Setidaknya siswa, mahasiswa, maupun masyarakat luasbisa mengenal dan melaksanakan dan mematuhi peraturan tentang ketatanegaraan karena peraturan sangat penting untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
2018-02-19T03:32:43+00:00